SEJARAH
KOTA BINJAI
IPNU
Binjai News
Pada masa silam kota
Binjai disebut sebagai sebuah kota yang terletak di antara Sungai Mencirim di
sebelah timur dan Sungai Bingai di sebelah barat, terletak di antara dua
kerajaan Melayu yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat.
Berdasarkan penuturan para leluhur, baik yang dikisahkan atau yang diriwayatkan
dalam berbagai tulisan yang pernah dijumpai, kota Binjai itu berasal dari
sebuah kampung yang kecil terletak di pinggir Sungai Bingai, kira-kira di
Kelurahan Pekan Binjai yang sekarang. Upacara adat dalam rangka pembukaan
Kampung tersebut diadakan di bawah sebatang pohon Binjai (Mangifera caesia)
yang rindang yang batangnya amat besar, tumbuh kokoh di pinggir Sungai Bingai
yang bermuara ke Sungai Wampu, sungai yang cukup besar dan dapat dilayari
sampan-sampan besar yang berkayuh sampai jauh ke udik.[6]
Di sekitar pohon Binjai
yang besar itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan menjadi
besar dan luas yang akhirnya berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang
ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura dan
juga dari Selat Malaka. Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya
melekat menjadi nama kota Binjai. Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa
pohon embacang dan
istilahnya berasal dari bahasa Karo.
Dalam versi lain yang
merujuk dari beberapa referensi, asal-muasal kata "Binjai" merupakan
kata baku dari istilah "Binjéi" yang merupakan makna dari kata
"ben" dan "i-jéi" yang dalam bahasa Karo artinya
"bermalam di sini". Pengertian ini dipercaya oleh masyarakat asli
kota Binjai, khususnya etnis Karo merupakan cikal-bakal kota Binjai pada masa
kini. Hal ini berdasarkan fakta sejarah, bahwa pada masa dahulu kala, kota
Binjai merupakan perkampungan yang berada di jalur yang digunakan oleh
"Perlanja Sira" yang dalam istilah Karo merupakan pedagang yang
membawa barang dagangan dari dataran tinggi Karo dan menukarnya (barter) dengan
pedagang garam di daerah pesisir Langkat. Perjalanan yang ditempuh Perlanja
Sira ini hanya dengan berjalan kaki menembus hutan belantara menyusuri
jalur tepi sungai dari dataran tinggi Karo ke pesisir Langkat dan tidak dapat
ditempuh dalam waktu satu atau dua hari, sehingga selalu bermalam di tempat
yang sama, begitu juga sebaliknya, kembali dari dataran rendah Karo yaitu
pesisir Langkat, Para perlanja sira ini kembali bermalam di
tempat yang sama pula, selanjutnya seiring waktu menjadi sebuah perkampungan
yang mereka namai dengan "Kuta Benjéi".
Pada tahun 1823 Gubernur
Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang mengutus John Anderson ke pesisir
Sumatera timur dan dalam catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama
"Ba Bingai"[7] Sejak
tahun 1822, Binjai telah dijadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian lada
yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar ketapangai
(pungai) atau Kelurahan Kebun Lada/Damai.[6]
Selanjutnya pada tahun
1864 Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J.
Nienkyis yang mendorong didirikannya Deli Maatschappij pada tahun 1866. Orang
Belanda berusaha menguasai Tanah Deli menggunakan politik pecah belah melalui
pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini ditentang oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil dan
Suling Barat, sementara Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian konsensi tanah
kepada perusahaan Rotterdenmy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan. Di
bawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai)
dibuat benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda. Belanda merasa terhina atas
tindakan ini dan memerintahkan kapten Koops untuk menumpas para datuk yang
menentang Belanda. Pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran
yang sengit antara Datuk/masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah
yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota
Binjai. Perjuangan para datuk/rakyat terus berkobar dan pada akhirnya pada
24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat dapat ditangkap
Belanda dan kemudian pada tahun 1873 dibuang ke Cilacap.[6] Pada
tahun 1917 oleh Pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonantie No.12
dimana Binjai dijadikan Gemeente dengan luas 267 Ha.[6]
Pada tahun 1942-1945
Binjai dibawah Pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahan Kagujawa (dengan
sebutan Guserbu) dan tahun 1944/1945 pemerintahan kota dipimpin
oleh ketua Dewan Eksekutif J. Runnanbi dengan anggota Dr. RM Djulham, Natangsa
Sembiring dan Tan Hong Poh.[6]
Pada tahun 1945 (saat
revolusi) sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah RM. Ibnu dan pada 29
Oktober 1945 T. Amir Hamzah diangkat menjadi residen Langkat oleh komite
nasional. Pada masa pendudukan Belanda tahun 1947 Binjai berada di bawah
Asisten Residen J. Bunger dan RM. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Pada
tahun 1948 -1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC More. Tahun
1950-1956 Binjai menjadi kota Administratif kabupaten Langkat dan sebagai wali
kota adalah OK Salamuddin kemudian T. Ubaidullah Tahun 1953-1956. Berdasarkan
Undang-Undang Daruat No.9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom dengan walikota
pertama SS Parumuhan.[6]
Dalam perkembangannya
Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di propinsi Sumatera Utara
telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak
ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah kota Binjai telah
diperluas menjadi 90,23 km2 dengan 5 wilayah kecamatan yang
terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan
kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20.
Perubahan ini berdasarkan Keputusan Gubenur Sumatera Utara No.140-1395 /SK/1993
tanggal 3 Juni 1993 tentang Pembentukan 6 Desa Persiapan dan Kelurahan
Persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubenur Sumatera Utara
No.146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.
Sumber :
Wikipedia
Oleh :
Bendahara IPNU Binjai
